Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
26 artikel ditemukan
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (22/9/2026).
Sekitar 50 ribu buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi serentak di sedikitnya 30 kota dan kabupaten, Kamis (10/9/2026). Aksi tersebut digelar untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Pemerintahan Aceh sebagai usul resmi, menegaskan pentingnya revisi otonomi khusus Aceh.
Kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta mulai berangsur normal pada Jumat (28/8/2026) pagi setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI yang berlangsung sehari sebelumnya.
Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang hendak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dilaporkan tertahan aparat di kawasan Senayan.
Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), menghasilkan komitmen tertulis dari pimpinan DPR terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB, termasuk koordinator aksi Supriyono alias Botok, masuk ke kompleks parlemen dan mengikuti rangkaian rapat serta audiensi dengan pimpinan DPR.
Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), mulai memasuki gedung DPR untuk mengikuti sidang paripurna DPR. Sejumlah perwakilan massa, termasuk koordinator aksi Supriyono alias Botok, diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen untuk menyampaikan aspirasi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu perhatian pada aktivitas DPR RI hari ini, Kamis (27/8/2026). Di saat sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, DPR juga mengagendakan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.
Aksi demonstrasi berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Salah satu kelompok yang menggelar aksi, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), membawa tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan serta mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Sebanyak 18.504 personel disiapkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di sejumlah kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah titik yang berpotensi menjadi jalur pergerakan massa.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), yang salah satunya membawa tuntutan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Selain menyuarakan desakan agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, sejumlah kelompok massa juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan hukuman berat bagi pelaku korupsi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah bertahun-tahun masuk dalam pembahasan, tetapi belum juga berujung pada pengesahan. Tahun ini, harapan agar aturan tersebut benar-benar menjadi undang-undang kembali muncul setelah DPR memastikan pembahasannya dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah pembahasannya mulai dipercepat DPR. Isu yang telah lama menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi itu kini mendapat tekanan baru dari masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi pembahasan di DPR. RUU yang telah lama masuk dalam agenda legislasi tersebut hingga kini belum juga menemukan kepastian untuk disahkan, meski isu mengenai pentingnya aturan tersebut terus muncul dari tahun ke tahun.
Koalisi buruh mengancam menggelar demonstrasi jika regulasi baru ketenagakerjaan dinilai mengabaikan kesejahteraan para pekerja.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sedang menyiapkan pembentukan Sistem Satu Data Indonesia yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.
Pemerintah dan DPR mulai membahas RUU PFII untuk membangun pusat keuangan berstandar internasional yang kompetitif.
Polemik mengenai penetapan upah minimum kembali menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam draf terbaru yang tengah disusun Badan Keahlian DPR, mekanisme penentuan upah minimum diusulkan tidak lagi hanya mengacu pada formula tertentu, tetapi juga harus melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat buruh.
Guna memperkuat industri media, Dewan Pers mematangkan usulan pengaturan karya jurnalistik melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta dengan mendengarkan masukan dari berbagai konstituen pers.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026). Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menyebut regulasi ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat ini usia pensiun di institusi lain seperti Kejaksaan Agung dan TNI sudah lebih tinggi dibanding Polri. Karena itu, usia pensiun anggota kepolisian layak ditambah.
Masa Sidang V resmi dibuka oleh DPR RI
Suasana audiensi memanas ketika mahasiswa S3 Kriminologi UI, Andre, menyoroti usia RUU Perampasan Aset yang dinilainya “terlalu tua untuk terus ditunda.” Dia menegaskan, aturan tersebut krusial dalam menutup celah pelaku korupsi menyembunyikan hasil kejahatan.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada Selasa, 21 April 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025-2026.
