Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
7 artikel ditemukan
Komisi III DPR menekankan pengawasan ketat agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan aparat hukum untuk kepentingan politik maupun pribadi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah bertahun-tahun masuk dalam pembahasan, tetapi belum juga berujung pada pengesahan. Tahun ini, harapan agar aturan tersebut benar-benar menjadi undang-undang kembali muncul setelah DPR memastikan pembahasannya dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah pembahasannya mulai dipercepat DPR. Isu yang telah lama menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi itu kini mendapat tekanan baru dari masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
HUT ke-81 RI menjadi momentum Komisi III DPR menekankan KUHP-KUHAP baru untuk memperkuat hukum humanistik, keadilan dan hak warga sipil.
Pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi perhatian di tengah bergulirnya penyelidikan. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga memicu blackout, kasus PT Asabri, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Citra Borneo Sukses (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).
Ketua Komisi III DPR RI mengecam aksi penyekapan dan penganiayaan wanita di Bandung oleh pacarnya.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada Selasa, 21 April 2026.
