Tag: hukum

Inkonstitusional dan Diskresi Kekuasaan, Polemik Pelibatan TNI-Polri dalam Perpajakan

Pelibatan TNI-Polri dalam pungutan pajak terus menjadi atensi nasional, begini fakta hukumnya.

DPR Ingatkan Koperasi Desa Merah Putih Jangan Sekadar Banyak Badan Hukum

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai tidak cukup hanya mengejar banyaknya koperasi yang terbentuk. DPR mengingatkan pemerintah agar koperasi yang telah dibangun benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Jaksa Agung Diusulkan Pimpin Komite Pengelolaan dalam RUU Perampasan Aset

Jaksa agung diusulkan memimpin Komite Pengelolaan Aset untuk transparansi RUU Perampasan Aset.

KPK Klarifikasi Alasan Sering Jaring Bupati dalam Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penangkapan bupati melalui operasi tangkap tangan bukanlah target yang disengaja.

Kejagung Ancang-Ancang Jemput Paksa Febrie Adriansyah jika Kembali Mangkir Pemeriksaan TPPU

Kejagung ancam jemput paksa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah jika kembali mangkir pemeriksaan kasus TPPU baru.

Istana Minta Kasus Hukum Febrie Adriansyah Tidak Dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto

Pihak Istana menegaskan agar proses hukum terhadap Febrie Adriansyah tidak mengaitkan Presiden Prabowo Subianto.

Kasus Korupsi Merajalela di Indonesia, Yusril Bongkar Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.

88 hari lalu

Koalisi Buruh Bersiap Gelar Aksi Massa Apabila RUU Ketenagakerjaan Rugikan Hak Pekerja

Koalisi buruh mengancam menggelar demonstrasi jika regulasi baru ketenagakerjaan dinilai mengabaikan kesejahteraan para pekerja.

MK Kabulkan Sebagian Uji UU P2SK: Dana Pensiun Sukarela Boleh Dicairkan Sekaligus atau Berkala

MK mengabulkan sebagian uji UU P2SK. Pasal 164 ayat (1) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dana pensiun swasta bersifat sukarela kini dapat dicairkan sekaligus atau berkala sesuai pilihan peserta, bukan hanya berkala, guna melindungi hak konstitusional pekerja.

Polemik Penangkapan Warga Medan Akibat Membeli 25 Liter Pertalite dengan Jerigen

Dua warga Medan ditangkap polisi karena membeli 25 liter Pertalite menggunakan jerigen, terancam denda miliaran.

Tanggapi Penyimpangan Pejabat, Yusril Tegaskan Pejabat tidak Kebal Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menanggapi penyimpangan pejabat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

129 hari lalu

Pemerintah Siapkan Unit Khusus Pengaduan Publik untuk Awasi Layanan Hukum dan Imigrasi

Pemerintah berkomitmen perkuat layanan pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan terhadap di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi dan pemasyarakatan. Langkah itu dilakukan sebagai dari upaya memperbaiki tata kelola birokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik.

Terduga Ujaran Kebencian Mau Bertemu, Jubir JK: Ikuti Proses Hukum

Kasus tersebut masih diproses aparat penegak hukum. Pihak JK meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.

Kementerian Hukum Perkuat Birokrasi Lewat Transformasi Digital dan Aplikasi Internal

Kementerian Hukum mengambil langkah besar dalam reformasi birokrasi dengan menggencarkan transformasi digital. Langkah ini mencakup digitalisasi 450 layanan publik serta 11 layanan internal kementerian untuk menciptakan pengawasan kinerja aparatur yang lebih terukur dan akuntabel.

Jadi Negara Non-barat Pertama, Indonesia Atur Regulasi Larang Anak di Bawah Usia 16 Tahun Memiliki Media Sosial

Indonesia mengambil langkah besar sebagai negara non-barat pertama yang melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menghindari berbagai kejahatan internet.

202 hari lalu

Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, terbagi atas tiga sistem utama yang berlaku berdasarkan agama dan adat: Hukum Waris Islam (bagi umat Muslim), Hukum Waris Perdata/Barat (KUHPerdata), dan Hukum Waris Adat