SUARBERITA.COM - Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sementara delapan bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diberlakukan hingga pukul 24.00 WIB pada Minggu demi menjaga keselamatan penerbangan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengevaluasi kondisi abu vulkanik dan arah pergerakannya berdasarkan pemantauan hingga pukul 17.00 WIB.
"Melihat hasilnya (dari pemantauan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau) per 17.00 WIB, penutupan delapan bandara terdampak diperpanjang hingga 24.00 WIB," ujar Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Minggu. Dikutip dari Antara
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), arah angin yang sebelumnya bergerak ke barat pada siang hari berubah menuju timur. Kecepatan angin tercatat 5 knot pada ketinggian 15.000 kaki.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan penghentian sementara operasional bandara. Keputusan juga diambil setelah dilakukan koordinasi dengan operator penerbangan, pengelola bandara, penyelenggara navigasi penerbangan, BMKG, serta pihak terkait lainnya.
"Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh 'stakeholder' penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB," ujarnya
Delapan bandara yang terdampak antara lain Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, dan Bandara Radin Inten II di Lampung.
Dudy menegaskan penghentian operasional tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan.
"Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu operasional transportasi, termasuk penerbangan di sejumlah wilayah," ujarnya.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masih memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk pergerakan abu vulkanik dan pengaruhnya terhadap ruang udara serta operasional bandar udara.
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi berdasarkan kondisi terbaru dan hasil koordinasi dengan instansi terkait.