SUARBERITA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penggabungan dilakukan sebagai bentuk efesiensi anggaran yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ya efesiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Menurut KDM, penggabungan ini berdampak juga pada biaya rutin pemerintah, seperti kantor, perjalanan dinas maupun Alat Tulis Kantor (ATK).

“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi efisiensi pembiayaan Provinsi Jawa Barat tersebut nantinya akan dialihkan secara maksimal untuk mendanai sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya.

KDM memaparkan sejumlah OPD yang kemungkinan disatukan atau ditambahkan, yaitu Bappeda disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup ditambah unsur Tata Ruang, Dinas Koperasi disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) disatukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Sumber Daya Air bakal digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Skema penataan kelembagaan baru ini ditargetkan mulai efektif diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya, pungkas KDM