SUARBERITA.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan tersebut merupakan langkah tegas untuk memastikan seluruh dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi.

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG,” ujar Sudaryono dikutip dari Antara, Selasa (8/9/2026).

BGN sebelumnya mencatat 27.485 dapur SPPG. Setelah dilakukan penyisiran, jumlah sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum melakukan pendaftaran SLHS.

Sudaryono menegaskan persoalan tersebut bukan karena dapur telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan. Sebanyak 1.999 dapur tersebut disebut sama sekali belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.

“Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” katanya.

Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional seluruh dapur tersebut. Penutupan dilakukan sekaligus untuk membuka ruang investigasi terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan MBG.

Dari 1.999 SPPG yang ditutup, sebanyak 351 berada di wilayah Sumatera. Jumlah terbesar terdapat di wilayah Jawa dan Banten dengan 1.417 dapur. Sementara 231 dapur lainnya tersebar di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. “1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegas Sudaryono.

BGN menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk menjaga kualitas makanan, keamanan gizi, serta keselamatan penerima manfaat MBG.