SUARBERITA.COM -  Pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penerapan WFH harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat.

"Kalau pemerintah daerah, kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk ASN, bisa terganggu, maka WFH bisa dilakukan sebagian, misalnya 50 persen," kata Tito dalam jumpa pers daring, Minggu (6/9), dikutip dari CNN Indonesia

Untuk sektor pemerintahan yang tidak banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, WFH dapat diterapkan hingga 75 persen. Sementara layanan esensial seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan kelistrikan tetap harus berjalan.

Tito mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak erupsi, yakni Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Pemerintah juga terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau untuk mengantisipasi kondisi yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat.

"Kita melakukan komunikasi terus-menerus, dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau rawan terhadap kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan," ujarnya.

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat (4/9) malam hingga Minggu (6/9). Abu vulkanik dilaporkan berdampak ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.