SUARBERITA.COM - Persoalan kelengkapan izin menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo Subandi menyebut masih ada sejumlah dapur penyedia makanan MBG yang belum menyelesakan perizinannya.

Menurut data yang disampaikan Subandi, jumlah SPPG di Sidoarjo kini mencapai 170 unit. Dari keseluruhan dapur tersebut, 31 SPPG diketahui belum memiliki izin.

“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31. Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” ujar Subandi, Rabu (2/9), dikutip dari DetikJatim.

Subandi menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena SPPG memiliki peran langsung dalam penyediaan makanan untuk penerima manfaat MBG. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan bersamaan dengan pengawasan terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan.

Perhatian terhadap operasional SPPG semakin besar setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, mengalami dugaan keracunan usai menyantap makanan MBG.

Salah satu dapur yang kemudian diperksa adalah SPPG Kalitengah. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi pengelolaan dapur sekaligus mengevaluasi pelaksanaan penyediaan makanan MBG di lokasi tersebut.

Pemkab Sidoarjo kini menekankan pentingnya pengawasan berlapis terhadap SPPG. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah persoalan serupa kembali terjadi dan memastikan makanan yang dibagikan kepada masyarakat memenuhi standar yang ditetapkan.